JAKARTA, KILAS-SWARA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, secara resmi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul insiden keracunan massal yang menimpa sedikitnya 22 siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Sari menekankan pentingnya peralihan skema dari sistem unit pelayanan terpusat menjadi dapur berbasis sekolah guna memastikan keamanan dan kebersihan pangan bagi para pelajar.
Menurut pandangan parlemen, model dapur di lingkungan sekolah akan memudahkan pengawasan langsung terhadap seluruh proses pengolahan hingga penyajian makanan kepada siswa. Dengan jarak distribusi yang sangat pendek, risiko kontaminasi bakteri selama perjalanan dapat ditekan secara signifikan dibandingkan dengan sistem pengiriman dari lokasi yang jauh. Selain itu, bahan pangan yang diolah secara mandiri di sekolah dinilai lebih terjamin kesegarannya karena dikonsumsi sesaat setelah dimasak.
Komisi IX juga menyoroti bahwa insiden di Sukabumi harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) kesehatan di setiap unit penyedia. Pengawasan yang melibatkan pihak sekolah dan dinas kesehatan setempat dianggap akan jauh lebih efektif jika sarana produksi berada di lokasi yang sama dengan konsumen. Program strategis ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar tujuan pemenuhan gizi anak bangsa tidak justru membahayakan kesehatan mereka di lapangan.
Di sisi lain, integrasi dapur ke dalam infrastruktur sekolah diharapkan dapat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara lebih terukur dan terkontrol di bawah pengawasan otoritas pendidikan. Pemerintah didorong untuk segera melakukan audit terhadap seluruh unit pelayanan yang sudah berjalan demi mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Laporan ini disusun kembali dan dianalisis secara mendalam oleh KilasSwara untuk menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat luas.
