JAKARTA, KILAS-SWARA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, secara tegas menyoroti urgensi peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawal keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan formal di Kompleks Parlemen, Putih mempertanyakan strategi mitigasi yang disiapkan otoritas pengawas tersebut guna mencegah insiden keracunan pangan, mengingat beberapa kasus serupa sempat muncul selama fase uji coba program di sejumlah wilayah.
Putih Sari menekankan bahwa pengawasan terhadap penyedia jasa boga dan dapur umum yang mengelola distribusi makanan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terputus. Standarisasi kebersihan dan kualitas gizi menjadi poin krusial yang harus dipastikan oleh BPOM agar program nasional ini tidak berdampak buruk pada kesehatan peserta didik. Koordinasi lintas sektoral dianggap sebagai kunci utama dalam meminimalisir risiko kontaminasi pada makanan yang disajikan.
Merespons dorongan parlemen, Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi informasi. BPOM mengandalkan aplikasi pelaporan khusus yang memfasilitasi pemantauan secara langsung terhadap potensi ancaman keamanan pangan di lapangan. Selain itu, BPOM juga berkomitmen meningkatkan frekuensi uji sampling laboratorium secara acak untuk mendeteksi keberadaan bakteri berbahaya maupun zat kimia terlarang pada menu MBG.
Langkah preventif lainnya mencakup edukasi intensif bagi para pengelola dapur mengenai tata cara pengolahan pangan yang higienis serta standar penyimpanan bahan baku yang tepat. Melalui kolaborasi erat dengan Dinas Kesehatan di berbagai daerah, BPOM optimistis dapat menciptakan ekosistem pangan yang aman bagi generasi mendatang. Laporan terkait upaya penguatan pengawasan keamanan pangan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
