JAKARTA, KOMPAS.COM (4 SEPTEMBER 2026) – Potensi kerugian finansial akibat bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan di Indonesia masih menghantui sektor ekonomi karena rendahnya cakupan perlindungan asuransi pada berbagai objek vital. Meskipun letak geografis tanah air berada di wilayah dengan risiko bencana tinggi, kesadaran pemilik aset untuk memitigasi dampak kerugian melalui instrumen asuransi umum dilaporkan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Para pelaku industri mencermati bahwa tantangan utama dalam memperluas jangkauan perlindungan ini terletak pada anggapan masyarakat yang masih memandang premi asuransi sebagai beban biaya tambahan daripada investasi keamanan jangka panjang. Hal ini mengakibatkan banyak bangunan residensial maupun komersial di daerah rawan bencana tetap dibiarkan terpapar risiko tanpa adanya jaminan pemulihan keuangan pasca-insiden.
Pihak otoritas dan regulator terus melakukan pemantauan terhadap dinamika ini, mengingat beban pemulihan infrastruktur yang rusak sering kali akhirnya bertumpu pada anggaran negara. Pengembangan skema asuransi bencana yang lebih inklusif dan terjangkau kini menjadi fokus agar sektor swasta dan individu dapat lebih mandiri dalam menghadapi ancaman geologi maupun perubahan iklim yang memicu kebakaran hutan lahan gambut.
Optimalisasi teknologi digital dan literasi keuangan yang lebih masif diharapkan mampu menjembatani celah proteksi ini di masa depan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dari guncangan bencana yang tak terduga. Penataan ekosistem asuransi yang tangguh menjadi kunci utama agar aset-aset berharga milik masyarakat tetap terlindungi secara optimal di tengah ketidakpastian alam. Laporan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
Asuransi, Gempa Bumi, Karhutla, Mitigasi Bencana, Ekonomi Nasional, OJK
