JAKARTA, KILAS-SWARA.COM (7 Oktober 2026) – Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) resmi diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara gugatan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka. Laporan ini merupakan respons terhadap proses hukum terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden yang dinilai oleh pelapor mengandung unsur ketidakprofesionalan dalam proses persidangannya.
Pelaporan tersebut diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara yang melihat adanya kejanggalan dalam putusan MK nomor 136/PUU-XXII/2024. Para pelapor berpendapat bahwa para hakim konstitusi diduga mengabaikan fakta-fakta hukum yang krusial serta tidak menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap keabsahan dokumen pendidikan yang dipersoalkan oleh masyarakat luas.
Dalam pernyataan resminya, pihak pelapor menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas lembaga peradilan tertinggi di Indonesia agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis. Mereka menuntut MKMK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hakim konstitusi guna membuktikan apakah terdapat pelanggaran prinsip independensi dan imparsialitas dalam memutus perkara yang melibatkan tokoh nasional tersebut.
Hingga saat ini, Sekretariat MK telah menerima berkas pengaduan tersebut dan akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme internal yang berlaku. Publik kini menanti langkah konkret dari MKMK untuk memberikan klarifikasi dan kepastian hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di tanah air. Laporan mendalam ini ditulis ulang oleh tim redaksi KilasSwara.
Pihak MKMK diharapkan dapat bekerja secara transparan dalam menyidangkan dugaan pelanggaran etik ini mengingat sensitivitas isu yang dibawa. Penuntasan kasus ini dipandang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Kabar terbaru mengenai perkembangan sidang etik ini akan terus dipantau oleh KilasSwara.
