BOGOR, KILAS-SWARA.COM (12 Oktober 2026) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi mengumumkan rencana strategis pemerintah untuk memperkuat sistem pengamanan hutan nasional melalui peningkatan jumlah personel Polisi Hutan (Polhut). Pemerintah menargetkan ketersediaan hingga 70.000 personel Polhut guna memastikan perlindungan ekosistem yang lebih komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.
Raja Juli menyoroti adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara jumlah personel saat ini dengan luas wilayah yang harus diawasi. Saat ini, jumlah anggota Polhut tercatat hanya sekitar 2.900 orang, angka yang dinilai sangat minim untuk menjaga luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai kurang lebih 125 juta hektar. Kondisi ini membuat upaya pengawasan menjadi kurang optimal di tengah berbagai ancaman lingkungan.
Peningkatan jumlah personel ini diharapkan dapat memperkuat barisan terdepan dalam melawan praktik pembalakan liar, perambahan hutan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menhut menegaskan bahwa keberadaan Polhut sangat krusial sebagai garda terdepan yang menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Dengan penambahan ini, respons terhadap tindak kejahatan kehutanan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
Selain penambahan jumlah, kementerian juga berencana meningkatkan kompetensi dan kelengkapan sarana prasarana bagi para petugas di lapangan. Visi besar ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus mendukung target pencapaian emisi rendah di masa depan. Laporan mengenai rencana penguatan pengamanan hutan nasional ini disusun kembali oleh KilasSwara.
Langkah masif ini akan diimplementasikan secara bertahap melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah optimis bahwa dengan rasio penjagaan yang lebih ideal, kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat lebih terjamin dari aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Detail perkembangan mengenai rekrutmen personel ini akan terus dipantau sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola kehutanan oleh KilasSwara.
