JAKARTA, KILAS-SWARA.COM (11 September 2026) – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan gagasan strategis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah mendatang. Mahfud mengusulkan agar pemerintah menghentikan kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersifat sentralistik. Ia menilai sistem pengelolaan saat ini berpotensi membuka celah praktik korupsi dan monopoli distribusi yang merugikan masyarakat luas.
Sebagai solusi alternatif, Mahfud menyarankan agar mandat pengelolaan anggaran dan operasional makan bergizi diserahkan langsung kepada pemerintah desa. Melalui skema ini, pasokan bahan pangan seperti beras, telur, sayur-mayur, hingga susu dapat diambil langsung dari hasil produksi petani dan peternak lokal di setiap wilayah. Langkah tersebut diyakini mampu menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan secara masif di tingkat akar rumput tanpa bergantung pada pihak ketiga yang besar.
Usulan ini juga didasari pada kekhawatiran mengenai kualitas nutrisi jika dikelola secara terpusat oleh vendor besar. Mahfud menekankan bahwa bahan pangan lokal yang segar jauh lebih baik bagi kesehatan anak-anak dibandingkan dengan bahan olahan yang harus melalui proses distribusi panjang. Selain itu, pengawasan oleh masyarakat desa dianggap akan jauh lebih efektif dalam menjaga transparansi anggaran dibandingkan dengan sistem manajemen yang kaku dari pusat.
Lebih lanjut, kebijakan desentralisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada desa, program nasional ini tidak hanya memberikan dampak kesehatan bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan di seluruh Indonesia. Laporan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
