JAKARTA, DETIKCOM (8 OKTOBER 2026) – BPJS Kesehatan memberikan kepastian bahwa seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat tetap mengakses layanan kesehatan meski sedang berada di luar wilayah domisili terdaftarnya. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan dinas, wisata, maupun keperluan lain di luar kota. Prinsip portabilitas ini menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia tetap terjamin tanpa sekat administratif wilayah.
Bagi peserta yang membutuhkan perawatan medis non-darurat saat berada di luar wilayah, mereka dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah tersebut. BPJS Kesehatan memperbolehkan akses layanan di FKTP yang tidak terdaftar sebanyak maksimal tiga kali kunjungan dalam kurun waktu satu bulan. Hal ini memungkinkan peserta mendapatkan pengobatan primer tanpa harus repot mengurus perpindahan fasilitas kesehatan secara permanen jika keberadaannya di luar kota hanya bersifat sementara.
Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, prosedur yang ditetapkan jauh lebih fleksibel karena peserta dapat langsung menuju Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit mana pun. Fasilitas kesehatan, baik yang telah bermitra maupun belum bermitra dengan BPJS Kesehatan, memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan medis segera kepada peserta JKN yang berada dalam kondisi darurat. Dalam situasi seperti ini, tidak diperlukan surat rujukan dari FKTP asal demi mengutamakan keselamatan jiwa pasien.
Integrasi sistem digital saat ini juga semakin memudahkan proses administrasi, di mana peserta cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas di aplikasi Mobile JKN untuk diverifikasi oleh petugas medis. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi layanan di seluruh pelosok negeri. Laporan mengenai mekanisme akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di luar domisili ini disusun kembali oleh KilasSwara.
