JAKARTA, KILAS-SWARA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan keberadaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor. Langkah tegas ini diambil setelah munculnya rekaman video yang memperlihatkan kamar tahanan dengan fasilitas tidak wajar, mulai dari pendingin ruangan (AC), televisi, hingga mesin pembuat kopi otomatis yang dinilai melanggar prosedur standar pemasyarakatan.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, menyatakan bahwa temuan tersebut merupakan tamparan keras bagi integritas sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia mendesak agar Polri segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mendalami indikasi adanya praktik korupsi, kolusi, maupun gratifikasi di balik penyediaan privilese bagi narapidana tertentu. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar tidak ada kesan bahwa hukum dapat diperjualbelikan melalui fasilitas di balik jeruji besi.
Lebih lanjut, Abdullah menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law) yang harus dijunjung tinggi tanpa pengecualian. Penyelidikan oleh pihak kepolisian dianggap krusial untuk mengidentifikasi oknum petugas lapas yang kemungkinan terlibat dalam pemberian izin atau penyelundupan barang-barang mewah tersebut ke dalam sel. DPR berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerja pemerintah.
Persoalan fasilitas eksklusif di dalam lapas ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan reformasi birokrasi di lingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penjara diharapkan dapat mencegah terulangnya diskriminasi perlakuan terhadap warga binaan di masa mendatang. Laporan mengenai desakan pengusutan fasilitas lapas ini disusun kembali oleh KilasSwara.
KilasSwara mencatat bahwa isu fasilitas mewah di lapas merupakan masalah klasik yang kerap berulang, sehingga diperlukan ketegasan hukum yang memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan. Publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap terjaga. Berita ini telah diverifikasi dan ditulis ulang oleh KilasSwara.
