Jakarta, KILAS-SWARA (8 OKTOBER 2026) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat nasional maupun global, harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam partisipasinya pada Sidang Umum Ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha International Conference Centre, Arusha, Tanzania, ia menyoroti peran krusial institusi politik dalam merespons tantangan zaman yang semakin dinamis guna menjamin kesejahteraan umat manusia secara merata dan berkelanjutan.
Puan menggarisbawahi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (STI) seharusnya berfungsi sebagai jembatan untuk mempersempit kesenjangan antarnegara, bukan justru memperlebar jurang pemisah. Menurutnya, pemanfaatan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) perlu diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, dengan tetap mengedepankan aspek etika serta nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap pengembangan teknologi terbaru.
Lebih lanjut, Ketua DPR RI mengajak seluruh parlemen dunia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi berbagai krisis global, mulai dari ketidakstabilan ekonomi hingga eskalasi konflik geopolitik. Ia menekankan bahwa tanpa adanya inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat internasional, perdamaian abadi akan sulit dicapai, sehingga reformasi pada tata kelola lembaga-lembaga global menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera diimplementasikan.
Menutup pernyataannya, Puan mengingatkan bahwa parlemen memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap aspirasi rakyat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang berpihak pada prinsip keadilan. Komitmen kolektif dari berbagai negara anggota IPU diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi generasi mendatang. Laporan ini disusun kembali dan dikembangkan oleh KilasSwara berdasarkan rangkaian agenda diplomatik di Tanzania.
Partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam forum internasional ini juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi tawar negara dalam isu-isu strategis global. Puan berharap hasil dari sidang ini dapat menjadi panduan bagi negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan domestik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga dunia di era digital. Narasi ini dirangkum secara mendalam oleh tim redaksi KilasSwara.
