JAKARTA, Kilas-Swara.com (2 OKTOBER 2026) – Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak permohonan yang diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana beserta rekan-rekannya untuk menghadirkan Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan. Keputusan ini diambil dalam sidang lanjutan mengenai tinjauan materiil terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Majelis hakim menilai bahwa kehadiran pihak-pihak tertentu di luar saksi yang telah dijadwalkan belum menjadi kebutuhan mendesak bagi proses pengambilan keputusan hukum yang sedang berlangsung.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menjelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan pemanggilan saksi atau pihak terkait sepenuhnya berada di bawah otoritas majelis hakim berdasarkan urgensi perkara. Meskipun pemohon berargumen bahwa kesaksian Gibran diperlukan untuk mengklarifikasi berbagai aspek dalam pencalonannya, MK memandang bukti-bukti dan keterangan yang telah dihimpun saat ini sudah cukup representatif. Proses persidangan tetap dilanjutkan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa adanya intervensi kehadiran tambahan dari pihak yang diminta.
Sebelumnya, pihak Denny Indrayana mendesak agar putra sulung Presiden Jokowi tersebut memberikan keterangan langsung guna memastikan transparansi serta integritas proses pemilu. Mereka meyakini bahwa penjelasan dari subjek hukum yang terlibat langsung dalam isu batas usia ini akan memberikan perspektif baru bagi para hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun, argumentasi tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk mengubah pendirian MK yang tetap berpegang teguh pada efisiensi dan relevansi hukum acara yang berlaku di persidangan.
Dengan penolakan ini, harapan untuk menghadirkan Gibran di hadapan meja hijau dalam kapasitas sebagai saksi atau pemberi keterangan resmi menjadi tertutup. Langkah hukum selanjutnya kini berfokus pada penyusunan kesimpulan dan penilaian akhir dari majelis hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh para pemohon. Dinamika persidangan ini terus dipantau secara ketat oleh publik sebagai bagian dari upaya pengawalan demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana dilaporkan kembali oleh kilasswara.
