MEDAN, KILAS-SWARA.COM – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Provinsi Sumatera Utara. Langkah pengawasan ini diambil guna memastikan seluruh tahapan, mulai dari proses administrasi pendaftaran hingga teknis keberangkatan calon jemaah, dapat berjalan lebih optimal dibandingkan periode sebelumnya.
Fokus utama dalam kunjungan kerja spesifik ini meliputi evaluasi mendalam terhadap fasilitas di Embarkasi Haji Medan serta koordinasi intensif dengan instansi terkait mengenai distribusi kuota jemaah. DPR menekankan pentingnya standarisasi pelayanan kesehatan dan kelayakan akomodasi agar para calon jemaah mendapatkan kenyamanan serta perlindungan maksimal selama masa karantina di asrama sebelum bertolak ke Tanah Suci.
Selain menyoroti fasilitas fisik, pengawasan juga diarahkan pada kesiapan sistem manajemen risiko transportasi udara dan pelayanan katering. Infrastruktur pendukung di bandara serta kualitas asupan nutrisi bagi jemaah menjadi poin krusial yang diinstruksikan untuk dipersiapkan secara matang oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat bersama pihak pengelola bandara guna menghindari kendala teknis saat operasional berlangsung.
Rangkaian peninjauan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat untuk terus memperbaiki kualitas manajemen haji secara nasional. Dengan pengawasan yang ketat dan terukur, diharapkan seluruh calon jemaah haji asal Sumatera Utara dapat menunaikan ibadah dengan rasa aman serta mendapatkan hak pelayanan terbaik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Laporan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
