JAKARTA, KILAS-SWARA.COM (18 SEPTEMBER 2026) – Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, terkait kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret instansi agraria. Mahfud menyoroti sikap Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyatakan ketidaktahuannya terhadap perkara tersebut. Menurut Mahfud, dalam struktur birokrasi yang sangat hierarkis, sulit dipercaya jika pimpinan tertinggi tidak mengendus adanya kejanggalan dalam penerbitan izin lahan berskala besar.
Dalam keterangannya, Mahfud MD menjelaskan bahwa setiap proses perizinan HGB melibatkan banyak tahapan verifikasi yang berlapis, mulai dari tingkat bawah hingga mencapai meja menteri atau kepala badan. Ia menilai mekanisme kontrol internal seharusnya cukup kuat untuk mendeteksi setiap potensi penyimpangan sejak dini. Pengakuan ketidaktahuan oleh pejabat publik dalam kasus yang mendapat atensi luas ini dianggap sebagai sesuatu yang secara administratif hampir tidak mungkin terjadi di lingkungan kementerian yang profesional.
Di sisi lain, Nusron Wahid tetap pada posisinya yang mengeklaim bahwa dirinya tidak memiliki informasi mendalam mengenai praktik suap yang dilakukan oleh oknum di jajarannya sebelum kasus ini mencuat ke permukaan. Penyelidikan oleh pihak berwenang kini tengah difokuskan pada aliran dana dan siapa saja pihak yang menandatangani dokumen-dokumen terkait dalam proses perizinan tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dari Kementerian ATR/BPN dalam menindak tegas oknum internal yang terlibat guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Diskusi mengenai akuntabilitas pejabat negara ini menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pertanahan di Indonesia agar lebih transparan dan bebas dari praktik pungli. Mahfud MD menegaskan bahwa pengawasan aktif adalah tanggung jawab mutlak seorang pemimpin untuk mencegah institusinya menjadi sarang praktik korupsi. Laporan mendalam terkait perkembangan dinamika hukum dan tanggapan tokoh nasional ini disusun kembali oleh KilasSwara.
Sinergi antara penegak hukum dan kementerian terkait menjadi kunci utama dalam menuntaskan perkara suap HGB hingga ke akar-akarnya. Fokus penyelidikan diperkirakan akan mencakup pemeriksaan silang antara keterangan para saksi dengan bukti dokumen yang ada untuk mencari kebenaran materiil di balik perizinan yang bermasalah tersebut. Seluruh rangkaian fakta jurnalistik mengenai isu pertanahan ini terus dipantau dan ditulis ulang oleh KilasSwara.
