BANYUMAS, KOMPAS (15 SEPTEMBER 2026) – Pembangunan gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, kini tengah memicu sorotan publik. Fasilitas yang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi warga tersebut diketahui berdiri di atas lahan yang masuk dalam kategori zona hijau atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang secara regulasi dilarang untuk dialihfungsikan menjadi bangunan permanen.
Keberadaan bangunan di area konservasi pertanian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur perizinan dan kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Meski bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa, penggunaan lahan sawah produktif untuk konstruksi fisik dianggap berisiko melanggar peraturan daerah yang berfokus pada ketahanan pangan nasional.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Desa Pegalongan memberikan klarifikasi mengenai alasan pemilihan lokasi pembangunan gedung koperasi tersebut. Pihak pemerintah desa mengklaim bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk optimalisasi aset desa, meskipun saat ini mereka harus menghadapi kendala administratif terkait status hukum lahan yang masih diperdebatkan oleh otoritas berwenang.
Hingga saat ini, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah desa dan dinas terkait masih terus diupayakan guna mencari jalan keluar yang tepat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Kepastian mengenai kelanjutan operasional gedung Kopdes Merah Putih tersebut bergantung pada hasil evaluasi tata ruang mendatang, sebagaimana dilaporkan kembali oleh KilasSwara.
Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk memberikan ketegasan terkait status lahan LP2B ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi alih fungsi lahan lainnya di Banyumas. Pengawasan ketat terhadap izin mendirikan bangunan di zona hijau menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi desa dan perlindungan ekosistem pertanian permanen.
