JAKARTA, KILAS-SWARA.COM – Dinamika persidangan mengenai keabsahan ijazah luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan munculnya berbagai pandangan ahli. Rismon Sianipar, seorang pakar yang menaruh perhatian pada isu ini, mengingatkan agar proses penilaian dokumen pendidikan internasional tidak disamaratakan dengan standar domestik secara kaku. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dalam sistem administrasi dan kurikulum antara institusi pendidikan di Indonesia dengan lembaga pendidikan tinggi di luar negeri.
Rismon menekankan bahwa mengukur validitas gelar akademik dari universitas asing memerlukan pemahaman mendalam mengenai regulasi pendidikan di negara asal institusi tersebut. Dalam kasus Gibran yang merupakan lulusan dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) dengan gelar dari University of Bradford, Inggris, standar verifikasi seharusnya mengacu pada mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri yang berlaku secara internasional, bukan sekadar membandingkannya dengan format ijazah sekolah lokal.
Persoalan ini mencuat ke permukaan seiring dengan adanya gugatan yang meragukan tingkat kesetaraan pendidikan formal Gibran saat mendaftarkan diri dalam kontestasi politik nasional. Para penggugat menyoroti aspek teknis dokumen pendidikan yang dianggap tidak memenuhi kriteria tertentu. Namun, Rismon berargumen bahwa ketidaksinkronan persepsi mengenai derajat pendidikan ini sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap struktur gelar sarjana atau diploma yang diterbitkan oleh universitas-universitas di luar negeri.
Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi terus mendalami berbagai bukti dan keterangan ahli guna memberikan putusan yang adil dan transparan terkait sengketa ini. Langkah ini penting untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan setiap calon pemimpin telah memenuhi persyaratan administratif sesuai aturan hukum yang berlaku. Laporan mendalam mengenai perkembangan sengketa ijazah ini ditulis ulang dan disusun kembali oleh KilasSwara.
