JAKARTA, KILAS-SWARA.COM (9 september 2026) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memikul tanggung jawab penuh atas biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban keracunan makanan. Insiden ini terjadi di tengah pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, yang mengakibatkan sejumlah pelajar harus mendapatkan perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan bahwa jaminan kesehatan dan perlindungan bagi anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan program strategis nasional ini. Beliau menyatakan bahwa pemerintah melalui BGN wajib memastikan tidak ada satupun keluarga korban yang dibebani oleh biaya rumah sakit, mengingat kejadian ini muncul dari kegagalan dalam aspek keamanan pangan yang disediakan oleh penyelenggara.
Lebih lanjut, pihak legislatif mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan makanan di seluruh titik uji coba. DPR mengingatkan bahwa aspek kebersihan dan kualitas bahan baku tidak boleh dikompromikan demi target kuantitas, karena program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan justru membahayakan kesehatan generasi muda.
Selain bantuan medis, BGN diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap vendor atau unit pelayanan penyedia makanan guna mencegah terjadinya kontaminasi serupa di masa depan. Transparansi dalam investigasi penyebab keracunan ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap keberlanjutan program nutrisi nasional tersebut. Laporan ini disusun kembali oleh tim redaksi KilasSwara berdasarkan fakta-fakta yang berkembang di lapangan.
KilasSwara mengonfirmasi bahwa desakan ini bertujuan agar skema perlindungan korban segera diaktifkan secara otomatis setiap kali terjadi insiden kesehatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Integrasi antara kementerian terkait dan lembaga penanggulangan bencana daerah juga disoroti untuk mempercepat proses penanganan medis secara darurat bagi para siswa. Laporan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
