BANJARMASIN, KILAS-SWARA.COM (22 OKTOBER 2026) – Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil di Kalimantan Selatan turun ke jalan melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan kegelisahan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian memburuk. Aksi yang berlangsung di pusat pemerintahan daerah ini menuntut langkah konkret dari otoritas terkait dalam mengatasi kabut asap pekat yang telah menyelimuti wilayah tersebut selama beberapa pekan terakhir.
Para pengunjuk rasa menekankan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak, baik individu maupun korporasi, yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Massa menilai bahwa upaya pencegahan yang dilakukan selama ini masih belum efektif, mengingat titik api terus bermunculan dan dampak kabut asap semakin mengancam keselamatan serta kesehatan warga Kalimantan Selatan secara luas.
Selain tuntutan di bidang hukum, demonstran juga mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga yang terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Mereka meminta penyediaan posko kesehatan yang memadai serta bantuan masker standar medis di titik-titik terdampak parah, mengingat kualitas udara di beberapa daerah telah mencapai level yang membahayakan bagi anak-anak dan lansia.
Koordinator lapangan dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan bagi pemerintah agar tidak abai terhadap krisis lingkungan yang berulang setiap tahun. Mereka berjanji akan terus memantau realisasi kebijakan di lapangan hingga kondisi udara kembali normal dan aman bagi masyarakat. Laporan mendalam mengenai eskalasi tuntutan penanganan kabut asap di Kalimantan Selatan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
Aksi diakhiri dengan penyerahan petisi yang berisi butir-butir tuntutan kepada perwakilan pemerintah daerah yang menemui massa. Meskipun sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo, kegiatan penyampaian aspirasi tersebut berjalan kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga selama proses berlangsung.
