JAKARTA, KILAS-SWARA.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengawal jalannya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah proaktif korps Adhyaksa ini dinilai sangat krusial mengingat besarnya skala proyek nasional tersebut yang memerlukan pengawasan ketat sejak tahap awal pembangunan guna memastikan segala proses berjalan lancar.
Sahroni menekankan bahwa proyek dengan nilai investasi yang sangat besar seperti IKN memiliki risiko tinggi terhadap praktik penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Kehadiran Kejaksaan melalui Satuan Tugas Pengamanan Proyek Strategis (PPS) diharapkan mampu memitigasi potensi kebocoran anggaran serta memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain aspek pencegahan, keterlibatan institusi penegak hukum dalam mega proyek ini juga bertujuan untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik. Pengawasan ekstra dari Kejaksaan Agung dianggap sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya negara agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia di masa depan tanpa ada hambatan hukum.
Legislator asal Jakarta ini pun mengajak seluruh pihak terkait untuk senantiasa bersikap kooperatif terhadap proses audit dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan sinergi yang kuat antara penyelenggara negara dan Kejaksaan, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola proyek yang bersih dan akuntabel di tanah air, sebagaimana laporan ini disusun kembali oleh KilasSwara.
